Kewenangan Kepala Daerah

Kewenangan Kepala Daerah. Proses Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 65 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dilaksanakan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah (KDH) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengenai berakhirnya masa jabatan.

“Kalau itu kan sepenuhnya kewenangan pemerintah ya sesuai dengan UU pengangkatan penjabat kepala daerah apakah itu gubernur bupati dan walikota itu sepenuhnya kewenangan pemerintah” ujar Saan kepada wartawan Kamis (13/1).

Proses Pemilihan Kepala Daerah, Simak Tahap Persiapan dan

Riza berharap dengan kewenangan besar bahkan setara kepala daerah definitif Pj gubernur DKI yang dipilih adalah sosok yang paham tentang pemerintahan daerahnya Serta bisa melaksanakan tugas dengan baik “Kepala daerah ini khusus DKI Jakarta akan tetap menjalankan programprogram strategis di pemerintahan daerah.

Tugas Dan Wewenang Kepala Daerah Uraian Tugas

Hal itu diungkapkan menyusul isu Pj kepala daerah yang belakangan tengah menjadi perbincangan lantaran akan ada ratusan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 mendatang “Penunjukkan penjabat kepala daerah murni kewenangan Presiden dan Mendagri” kata Luqman dalam keterangannya dikutip Rabu (5/1/2022).

Kekuatan Hukum Sebuah Peraturan Kepala Daerah Hukum

Kewenangan Kepala Daerah dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya adalah membuat peraturan kepala daerah Peraturan Kepala Derah tidak dapat memuat materi ketentuan pidana.