Produk Hukum Daerah. Pengertian peraturan daerah dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak disebutkan secara spesifik mengenai adanya peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota Hanya secara umum menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan.
11 rowsProduk Hukum Daerah JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tentang IDJUDULNOKATAGORI1Peraturan Bupati4Peraturan Bupati1Peraturan Daerah10Peraturan Bupati.
Proses Fasilitasi Produk Hukum Daerah – BELAJAR HUKUM
To execute the public services it requires the legal norms in the form of local law products intentionally made by the government as the basis of public policy implementation that can provide the explicit arrangements and ensure the provision of public services in accordance with the general principles of the good government The Legal Bureau of Regional Secretariat of.
JDIH Kab. Tana Tidung
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Kategori Peraturan Daerah Status Berlaku Lembar DaerahNomor SeriKeteranganFile Produk pedomanpembentukanprodukhukumdaerah4pdf Uploaded By Operator 8 Tgl Upload 20190918 191203 Apa yang Anda inginkan? baca online (144 Kali) download (881 Kali) Detail Produk Hukum Kode.
Kategori Produk Hukum: Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi
Produk Hukum Daerah 1 PRODUK HUKUM DAERAH BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARRU ARDI SUSANTO SH KEPALA SUBBAG PERUNDANGUNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA BARRU Phone 081355555453 DIPAPARKAN DALAM LATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA (BARRU 14 AGUST 2019) 2.
Bimtek Produk Hukum Daerah Info Diklat Dan Bimtek Nasional Terbaru
PEMBINAAN PRODUK HUKUM DAERAH – BELAJAR HUKUM
1 BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI PERATURAN DAERAH …
DAERAH PROSES PEMBUATAN PERATURAN
Produk Hukum Daerah SlideShare
Bagian Hukum Produk Hukum
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
JDIH Kabupaten Banyumas
Contact Us – DPRD Aru
(PDF) TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH …
PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Produk Hukum Daerah Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur Pembinaan dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda rancangan Perkada.