Uu No 13 Tahun 2003 Pasal 156

Uu No 13 Tahun 2003 Pasal 156. Tentunya alasan yang mendasari PHK harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Namun akhir tahun 2020 lalu pemerintah telah mengundangkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengatur perubahan pengaturan mengenai ketenagakerjaan Perubahan tersebut.

Ulasan Terima kasih atas pertanyaan Anda Ketentuan soal uang pesangon uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dapat dilihat dalam Pasal 156 Pasal 172 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) Uang pesangon uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak muncul karena adanya.

Perang Dunia I Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia

UU No 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat 2 menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang bisa berbahaya bagi kandungannya dan dirinya sendiri Oleh karena itu perusahaan wajib menjamin perlindungan bagi pekerja wanita yang sedang hamil karena pekerja yang sedang hamil berada dalam kondisi yang sangat rentan oleh karena itu.

Kenali Hak dan Kewajiban Karyawan Menurut UU Ketenagakerjaan

PDF filedalam 13 buah Pasal dalam UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK dengan tugas Monitor berwenang melakukan pengkajian dan langkah pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Salah satu penyebab korupsi adalah lelang yang bersifat tertutup atau tidak.

Surat Peringatan (SP) Karyawan dan Ketentuannya Menurut UU

Meski akhirnya mengalami PHK karyawan tersebut tetap memiliki hak mendapatkan uang pesangon seperti yang diatur dalam UndangUndang No13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 1 tentang Ketenagakerjaan Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang.